ANALISA KONFLIK INTERNASIONAL

                                                                     ANALISA
Permasalahan
Pada tahun 2002 presiden Amerika Serikat George W. Bush membuat pernyataan yang provokatif bahwa Korea Utara adalah “Axis Of Evil” sama seperti Irak dan Iran yang merupakan Negara yang potensial untuk berkembangnya terorisme. Sementara itu Politik Luar Negeri pada masa pemerintahan George W. Bush salah satunya adalah memerangi terorisme Internasional dan akan melakukan segala upaya untuk menanggulanginya dari berbagai jalur, termasuk upaya diplomatic, militer, financial, kerjasama , dan operasi intelegen. Guna memerangi teroris juga, Amerika Serikat akan melakukan serangan terlebih dahulu dan tidak akan menunggu ancaman datang (defensive intervension), terlebih menghadapi negara-negara atau kelompok teroris yang mempunyai senjata pemusnah massal.
 Bagi Korea Utara pernyataan Presiden Bush tersebut dianggap sebagai sebuah ancaman bagi dirinya. Hal ini bisa dilihat dalam pandangan RDRK (Republik Demokrasi Rakyat Korea(Korea Utara)), kebijakan AS merupakan sebuah pernyataan perang terhadap Korea Utara dan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Korea Utara dengan cepat menarik diri dan menyatakan mundur dari kesepakatan Nuclear non-proliferation treaty (NPT) dan mengusir Inspektur nuklir PBB dari Korea Utara. Dan semakin panas ketika Korea Utara memutuskan untuk mengaktifkan kembali pusat nuklir Yongbyon, membongkar kamera-kamera pemantau yang dipasang oleh Badan Tenaga Atom Internasional ( IAEA) yang tadinya digunakan untuk memverifikasi reactor di tempat itu (sesuai perjanjian tahun 1994).
 Ketika ketegangan menjadi semakin besar, munculnya Negara-negara di sekitar kawasan semenanjung Korea seperti Korea Selatan, Rusia, Jepang, Cina untuk turut serta menyelesaikan krisis tidak dapat dielakkan. Korea Selatan sebagai Negara yang selama ini memiliki konfrotatif cukup besar dengan Korea Utara dan sebuah Negara yang cukup peduli denagn keamanan kawasannya harus turut serta dalam penyelesaian konflik ini. 

Pembahasan 
Krisis Nuklir yang terjadi di akhir tahun 2002 yang menyita banyak perhatian dunia Internasional, kini semakin rumit. Kedua belah pihak (Amerika Serikat dan Korea Utara) mulai menunjukkan arogansinya dan terjadi perang dingin. Korea Utara mengambil langkah yang cukup berani dengan menyatakan bahwa Korea Utara akan mengembangkan senjata nuklir, kemungkinan lebih tinggi lagi yakni mengembangkan program peluru kendali berteknologi tinggi. Dari konflik tersebut ada imbas untuk negara-negara lain yang juga menjadi anggota IAEA ( Badan Tenaga Atom Internasional), termasuk Jepang dan Korea Selatan. 
Dalam upaya denuklirisasi Semenanjung Korea, ada dua masalah strategis yang saling terkait. Pertama, masalah denuklirisasi. Kedua, masalah normalisasi hubungan Korut-AS. Kita ingat, situasi perang Korut-AS (dan "PBB") masih berlangsung. Akibatnya, tetap ada saling permusuhan. Perjanjian tahun 1953 yang menghentikan Perang Korea adalah perjanjian gencatan senjata, bukan perdamaian. 
Korut menilai pemusatan kekuatan militer AS di kawasan sebagai ancaman serius. Kenyataannya, Korut merasa dikepung kekuatan yang hostile menumbuhkan siege mentality.

Penyelesaian
Menurut saya dengan terjadinya krisis yang mengancam perdamaian dan stabilitas kawasan yang membahayakan dengan dampak global tidak dapat diselesaikan hanya dengan meningkatkan tekanan tanpa prospek dialog bilateral Korut-AS. Selama ini AS menolak dialog langsung dengan Korut, kecuali di sela-sela Dialog Enam Pihak. Sikap AS ini merupakan prinsip yang dalam kenyataan selalu mempersulit penyelesaian atas suatu konflik. Padahal justru aspek ini, yaitu pentingnya normalisasi hubungan Korut-AS tidak pernah diakui oleh AS sehingga tidak ditangani sungguh-sungguh. 
Setelah Korut dipukul telak dengan berbagai sanksi oleh DK PBB dan setelah negara ini merasa menjadi negara nuklir, sulit diharapkan Korut bersedia kembali ke meja perundingan, tanpa ada prospek konsesi atau akomodasi berarti dari AS. 
Kesediaan AS untuk tetap menempuh jalur diplomasi dan janji untuk memberikan bantuan ekonomi jika Korut bersedia menghentikan program nuklirnya saya rasa itu tidak cukup. Untuk mendorong Korut kembali ke meja perundingan denuklirisasi, sangat penting bagi rezim ini untuk melihat adanya prospek ke arah komitmen non-agresi oleh AS menuju ke normalisasi hubungan melalui perundingan langsung.










                                                                           ANALISA 
Permasalahan
Konflik Israel–Gaza 2008–2009 merupakan sebahagian daripada konflik Israel-Palestina, yang berada dipuncak konflik pada 27 Desember 2008, Israel telah melancarkan satu siri serangan udara, dikenali dengan nama Operation Cast Lead oleh Pasukan Pertahanan Israel. Operasi ini disasarkan kepada ahli-ahli dan infrastruktur Hamas dan ia juga dikenali sebagai Pembunuhan beramai-ramai Gaza di kalangan kebanyakan negara di dunia Arab. Selepas tamatnya perdamaian sementara selama enam bulan antara kerajaan pimpinan Hamas di Genting Gaza, Palestin dan Israel, yang berakhir pada 19 Desember 2008. Israel mendakwa serangan itu dimulakan karena meningkatnya serangan roket ke dalam Israel, mereka juga mendakwa serangan ini bertujuan memusnahkan keupayaan dan motivasi Hamas untuk melancarkan serangan yang serupa di masa depan. Hamas menyalahkan Israel atas tamatnya tempoh reda itu, kerana Israel tidak mematuhi semua syaratnya yang termasuk penamatan pengepungan Jaluran Gaza. Persengketaan ini merupakan yang terburuk sejak Hamas mendapat kejayaan politik pada awal 2006.
Operasi besar ini bermula dengan pengeboman oleh pesawat pejuang F-16 dan helikopter AH-64 Apache dan ditentang oleh tembakan roket Qassam di kawasan komuniti selatan Israel. Sekurang-kurangnya 225 orang terbunuh pada hari pertama ini, menjadikannya hari paling ramai yang terkorban dalam sejarah konflik Israel-Palestina. Sehingga Ahad 4 Januari 2009, jumlah korban Palestin telah meningkat melebihi 500 orang.
Pada sebelah petang, Angkatan Tentera Udara Israel menghunjam 100 tan ledakan bom dan 95 % mencapai sasaran yang dikehendali. Menurut sumber Israel, mereka berjaya memusnahkan 50 pusat keselamatan yang dibina Hamas. Ini termasuklah balai polis, penjara dan pusat kawalan yang dipibina oleh pihak berkuasa pentadbiran Hamas di Semenanjung Gaza, Bandar Gaza, Beit Hanoun di utara, Khan Younis dan Rafah di selatan.
Pasukan perubatan melaporkan 287 warga Palestina terbunuh serta merta di kawasan kemalangan atau selepas dikejarkan ke hospital berhampiran. 900 cedera parah yang kebanyakannya anggota polis dan anggota pergerakan Hamas, orang awam termasuk wanita dan kanak-kanak. Konflik Palestina - Israel menurut sejarah sudah 31 tahun ketika pada tahun 1967 Israel menyerang Mesir, Yordania dan Syria dan berhasil merebut Sinai dan Jalur Gaza (Mesir), dataran tinggi Golan (Syria), Tepi Barat dan Yerussalem (Yordania). Sampai sekarang perdamaian sepertinya jauh dari harapan. Ditambah lagi terjadi ketidaksepakatan tentang masa depan Palestina dan hubungannya dengan Israel di antara faksi-faksi di Palestina sendiri.

Pembahasan
Pada 17 September 2002 sebuah usul perdamaian saat ini adalah Peta menuju perdamaian yang diajukan oleh Empat Serangkai Uni Eropa, Rusia, PBB dan Amerika Serikat. Israel juga telah menerima peta itu namun dengan 14 “reservasi”. Pada saat ini Israel sedang menerapkan sebuah rencana pemisahan diri yang kontroversial yang diajukan oleh Perdana Menteri Ariel Sharon. Menurut rencana yang diajukan kepada AS, Israel menyatakan bahwa ia akan menyingkirkan seluruh “kehadiran sipil dan militer yang permanen” di Jalur Gaza (yaitu 21 pemukiman Yahudi di sana, dan 4 pemumikan di Tepi Barat), namun akan “mengawasi dan mengawal kantong-kantong eksternal di darat, akan mempertahankan kontrol eksklusif di wilayah udara Gaza, dan akan terus melakukan kegiatan militer di wilayah laut dari Jalur Gaza. 
Pemerintah Israel berpendapat bahwa “akibatnya, tidak akan ada dasar untuk mengklaim bahwa Jalur Gaza adalah wilayah pendudukan,” sementara yang lainnya berpendapat bahwa, apabila pemisahan diri itu terjadi, akibat satu-satunya ialah bahwa Israel “akan diizinkan untuk menyelesaikan tembok – artinya, Penghalang Tepi Barat Israel – dan mempertahankan situasi di Tepi Barat seperti adanya sekarang ini.
Di hari kemenangan Partai Kadima pada pemilu tanggal 28 Maret 2006 di Israel, Ehud Olmert – yang kemudian diangkat sebagai Perdana Menteri Israel menggantikan Ariel Sharon yang berhalangan tetap karena sakit – berpidato. Dalam pidato kemenangan partainya, Olmert berjanji untuk menjadikan Israel negara yang adil, kuat, damai, dan makmur, menghargai hak-hak kaum minoritas, mementingkan pendidikan, kebudayaan dan ilmu pengetahuan serta terutama sekali berjuang untuk mencapai perdamaian yang kekal dan pasti dengan bangsa Palestina. Olmert menyatakan bahwa sebagaimana Israel bersedia berkompromi untuk perdamaian, ia mengharapkan bangsa Palestina pun harus fleksibel dengan posisi mereka. Ia menyatakan bahwa bila Otoritas Palestina, yang kini dipimpin Hamas, menolak mengakui Negara Israel, maka Israel “akan menentukan nasibnya di tangannya sendiri” dan secara langsung menyiratkan aksi sepihak. Masa depan pemerintahan koalisi ini sebagian besar tergantung pada niat baik partai-partai lain untuk bekerja sama dengan perdana menteri yang baru terpilih. 
Sementara itu sebelum terjadinya serangan habis-habisan Israel ke Gaza pada 27 Desember 2008, sudah terjadi serangan-serangan kecil di antara kedua belah pihak di sekitar Jalur Gaza, disebabkan Israel menutup tempat-tempat penyeberangan atau jalur komersial ke Gaza sehingga pasokan bahan baker minyak terhenti, yang memaksa satu-satunya pusat pembangkit listrik di Jalur Gaza tutup. Tidak seperti serangan-serangan sebelumnya, kali ini Israel tampak hati-hati saat menyerang Hamas. Meski beberapa roket Hamas sudah menghijani wilayahnya, Israel memilih “menahan diri”. Alih-alih menyerang balik, Israel melakukan diplomasi dengan pihak-pihak yang selama ini terkait dengan masalah Hamas, seperti PBB. Inilah yang disebut taktis diplomasi. Melalui taktis ini, Israel mengharapkan masyarakat dunia memahami, Hamas-lah yang menyerang lebih dulu. Meskipun Israel melakukan serangan balik ini hanya aksi balas dan tindakan membela diri. Dengan alasan inilah Israel berusaha menyelamatkan diri dari kecaman masyarakat dunia karena serangan yang dilakukan. Sejauh ini Israel menuai sukses dari taktis diplomatisnya itu. Pertama, Israel berhasil meredam dunia. Contoh, PBB tidak bereaksi atas serangan yang dilakukan Israel ke jalur Gaza. AS mengambil sikap yang lebih kurang sama. Bahkan Mesir pun hanya menyerukan agar kedua belah pihak melakukan gencatan senjata.
Di sini saya hanya ingin melihat perang Israel-Palestina dalam persepektif HAM dan secara spesifik bias dikategorikan sebagai setidaknya kejahatan perang(war crime) dan kejahatan atas kemanusiaan(crime against humanity). Statua Roma yang sudah efektif sebagai hukum internasional(enforceable), hokum perang(laws of war) diatur amat rinci, baik yang berasal dari hokum kebiasaan (customary laws) maupun traktat dan konvenan. Semua hukum perang yang berlaku ,mensyaratkan agar dlam perang semua tindakan(ius in bello) tunduk pada hokum perang di mana penduduk sipil dan tempat-tempat public tidak boleh di serang.
Alasan untuk perang(ius ad bellum) juga mensyaratkan, suatu perang tak bisa semata-mata ingin berperang. Di sinilah ius in bello dan ius ad bellum saling berhubungan dan membatasi perang itu sebagai self defense dan atau respon terhadap tindakan permusuhan(conduct of hostilities). Di sinilah ada beberapa prinsip yang mengikat, yaitu prinsip proporsionalitas dan necerssity. Artinya perang tak boleh membabi buta, harus seperlunya saja sebagai bagian self defense atau respons terhadap conduct of hostilities.
Ada dua persyaratan penting lagi dari semua itu, yaitu persyaratan Humanitas dan Diskriminasi. Humanitas dalam arti harus menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan dan diskriminasi dalam artian harus menyerang tentara(combattans), bukan sipil dan tempat umum. Yang boleh diserang hanya pangkalan militer, gudang senjata, dan yang terkait dengan itu.
Dalam berbagai tayangan media, menurut saya Israel sudah melampaui self defense dan respon terhadap conduct of hostilities di luar batas proporsionalitas. Dengan jumlah korban meninggal lebih dari 500 orang serta ribuan orang meninggal dan hancurnya rumah-rumah penduduk, kiranya Israel bias di kategorikan telah melakukan kejahatan perang sekaligus kejahatn terhadap kemanusiaan. Dan perlu di perhatikan pula, Israel menggunakan persenjataan superior, berperang melawan Hamas yang persenjataannya kalah jauh. Jadi serangan Israel adalah terencana, sistematis, dan meluas. 


Penyelesaian
Aksi serangan saling balas ini sebenarnya merugikan kedua belah pihak. Menurut saya permasalahan ini tidak akan selesai apabila Hamas masih turun tangan, karena :
• Hamas itu konfrontatif dan anarkis.
• Hamas tidak mempunyai itikad baik, karena ia “ingin menghapus Israel dari muka bumi” dan kemudian mendirikan Negara Islam di seluruh wilayah yang dulu masuk dalam mandate Inggris, yakni wilayah yang kini menjadi Negara Israel, Tepi Barat dan Jalur Gaza, dengan seperti itu justru permasalahan tidak akan selesai.
• Kondisi Israel yang juga sudah berubah, yakni dengan kepemimpinan Benjamin Netanyahu yang mempunyai fundamental lain dan sangat membenci Hamas melakukan intervensi dalam masalah Israel.
Di tambah lagi keperawakan Israel yang memang terkenal sangat tegas dan menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginan mereka (serakah) dan suka ingkar janji. Dengan pemikiran yang saling bertentangan seperti itu tidak akan selesai. Untuk itu kenapa saya mengatakan bahwa harus ada salah satu pihak yang di hilangkan, dan saya memilih pihak Hamas-lah yang mesti di karantina dengan alasan seperti di atas.
 Selain itu menurut saya Dewan keamanan PBB yang selama ini tak berdaya, dari persepektif HAM ada beberapa hal yang bisa dilakukan. 
• Menurut Piagam PBB bertujuan memelihara keamanan dan perdamaian internasional. Untuk itu PBB wajib melakukan semua tindakan yang menghentikan semua ancaman keamanan dan perdamaian
• Yang disebut humanitarian intervention bisa dilakuakan untuk membantu korban warga sipil tak berdosa. Dan kewajiban internasional yang disebut responsibility to protect juga harus segera dilakukan
• Pengawasan Internasional sudah semestinya diperketat di sepanjang perbatasan Mesir guna menjamin tak ada lagi penyelundupan senjata ke Gaza melalui terowongan yang melalui Mesir.
• Dan menurut saya jalan penyelesaiannya yang lain yang mungkin bias diupayakan adalah dengan mengutus PPB untuk mengirim utusan diplomatic dan melakukan kegiatan diplomatic Israel-Palestina dengan mengadakan rekonsiliasi, merekatkan hubungan baik. Dan Gaza menjadi milik bersama Israel-Palestina.









                                                                           ANALISA 
Permasalahan
Beberapa bulan berselang, Tibet mencuat sebagai sorotan masyarakat internasional. Tibet yang dikenal mempunyai sejarah keunikan peradaban yang arif kembali menorehkan polemik yang cukup dramatis. Aksi para biksu Tibet dalam menggalang tuntutan terhadap China seakan mengulang kembali pemberontakan Tibet yang pernah bergolak di Tahun 1959.
Sebagaimana yang telah santer diberitakan oleh berbagai media, sekurangnya 300 biarawan atau rahib berbaris di pusat kota Lhasa Tibet pada 10 Maret 2008 untuk menggelar aksi damai memperingati kegagalan pemerintah China menundukkan Tibet serta pengusiran Dalai Lama, Pemimpin Spiritual Buddha Tibet ke pengungsian di tahun 1959. Selain itu, aksi tersebut juga menuntut dilepaskannya para rahib yang ditawan pada Oktober 2007.
Gejolak terjadi karena pemerintahan China bereaksi keras dengan menahan antara 50 hingga 60 rahib. Aksi tersebut berbuntut panjang, demonstrasi dan aksi massa pun meluas. Beijing mempertahankan keyakinan bahwa Tibet secara historis merupakan bagian dari China. Sementara itu, banyak orang Tibet beralasan bahwa wilayah Himalaya selama berabad-abad adalah wilayah merdeka.
  Ratusan rakyat Tibet di pengasingan melakukan long march dari Dharamsala hingga perbatasan Tibet. Perjalanan panjang sebagai aksi protes dan menuntut kebebasan dari RRT ini dilakukan selama enam bulan hingga tiba di perbatasan Tibet bertepatan dengan pembukaan Olimpiade Beijing pada Agustus mendatang. Aksi ini ditujukan bertepatan dengan Olimpiade Beijing karena para demonstran ingin olimpiade mendatang tidak sekadar simbol belaka, namun pemerintah RRT dituntut bersikap terbuka, karena olimpiade menjunjung tinggi kebebasan berbicara dan persamaan. Dalai Lama mengatakan bahwa dunia internasional juga diharapkan tidak mengirimkan atlet semata tapi juga membuka mata akan masalah-masalah yang terjadi di Tibet hingga sekarang ini.
Long march yang juga peringatan 49 tahun pengasingan pemerintahan Tibet ini diklaim akan menjadi aksi protes terbesar semenjak pengasingan pada 1959, dan merupakan gerakan damai rakyat yang bisa disejajarkan dengan People Power di Filipina. Aksi yang dimulai oleh ratusan aktivis ini akan terus bertambah jumlahnya seiring perjalanan. Meskipun hampir tidak mungkin Beijing akan langsung memberikan kemerdekaan dan kebebasan kepada Tibet, namun diharapkan aksi ini dapat membuka mata dunia terhadap masalah Tibet dan memompa semangat rakyat Tibet untuk terus berjuang memperoleh kebebasan.

Pembahasan
Dibalik konfrontasi Tibet untuk melepaskan diri dari pemerintah China ternyata menyimpan berbagai fakta terselubung, fakta sejarah konflik Tibet dalam konstelasi politik internasional, terutama keterlibatan Amerika Serikat (AS). Berbagai bukti dan periodesasi sejarah yang sistematis, dan komprehensif menjelaskan bahwa pergolakan di Tibet bukan semata-mata terjadi secara reaksioner, tetapi sengaja telah direncanakan melalui upaya sistematis untuk meluncurkan kembali gerakan protes rakyat Tibet sekaligus dibarengi dengan bollow-up media secara besar-besaran. Beranjak dari situlah Amerika Serikat memposisikan dirinya untuk terlibat sebagai “pahlawan”. 
Melalui media, China ditempatkan sebagai tertuduh oleh banyak pihak, sementara pihak demonstran Tibet yang sempat melakukan tindakan anarkis tetap memperoleh simpati. Artinya, tindakan anarkis oleh rakyat Tibet tidak diangkat oleh media, agar memunculkan opini bahwa memang pada dasarnya pemerintah Chinalah yang represif. Tujuan yang muncul adalah keyakinan dogmatis bahwa Tibet benar-benar ditindas oleh China. 
Penggunaan media sebagai alat propaganda merupakan perangkat manuver politik yang ampuh. Sejak awal, media AS dan jaringan-jaringannya telah berhasil mengangkat opini tentang reputasi dan perwatakan Dalai Lama, hingga dia mendapatkan hadiah Nobel pada tahun 1989. dalai Lama dicitrakan sebagai tokoh yang benar-benar suci dengan peran yang humanis dalam proses perdamaian dunia.
Media juga selalu rajin untuk memberitakan sisi kejahatan China (komunis) tanpa sedikit pun mau secara jujur mengakui capaian yang dilakukan China terhadap masyarakat Tibet. Secara ekonomi Tibet merupakan negeri miskin dan media seakan meyakinkan khalayak bahwa kemiskinan Tibet adalah akibat dari sikap diskriminatif pemerintah China. Padahal, kemiskinan Tibet adalah akibat feodalisme keagamaan yang masih tersisa sejak berabad-abad, di mana kalangan aristokrat dan para Dalai Lama hidup enak di istana, sedang kebanyakan rakyat menderita kekurangan.
Bagi beijing, penguasaan atas Tibet merupakan aset yang sangat berharga. Di daerah Tibet tengah dan barat, para ahli China memperkirakan bahwa di sana terdapat kandungan mineral senilai US$81,3 juta dan pemerintah China telah mengalokasikan investasi sebesar US$1,2 miliar untuk mengembangkan daya alam ini. Belakangan, pemerintah China juga telah membangun saluran pipa untuk meningkatkan eksploitasi minyak dan gas alam di Tibet.
China telah menjadi negara yang pertumbuhan ekonominya tertinggi di dunia. Industri-industrinya membutuhkan bahan bakar yang luar biasa banyak. Dan Tibet adalah kawasan yang mampu menyediakan sumber daya alam dalam jumlah melimpah. Tujuannya, agar China tak lagi menggantungkan kebutuhan minyaknya dari luar negeri, mengingat harga minyak dunia kian melonjak.
Naiknya China sebagai raksasa ekonomi dari kawasan Asia merupakan ancaman yang cukup meresahkan bagi hegemoni AS. Berbagai bukti sejarah diungkap dalam buku ini, bahwa sejak awal AS telah berada di pihak Tibet dan tak henti-hentinya membantu perjuangan rakyat Tibet untuk melepaskan diri dari China. AS dan negara Barat seolah iri dengan China, sehingga ingin mempermalukan China melalui kasus Tibet, salah satunya melalui propaganda untuk memboikot Olimpiade yang akan dilangsungkan pada Agustus 2008.
Dalam sebuah media online Inggris, Spiked, seorang penulis bernama Brendan O’neill mengatakan bahwa, “Barat hendak menggunakan masalah Tibet untuk mempermalukan (humilianting) dan memojokkan RRC di mata dunia menjelang Olimpiade. Dan Tibet dijadikan alasan sekaligus sebagai tumbal (“bogeymen”)”.
Dalam mendukung kepentingan AS untuk mencari kesempatan dan keuntungan dari situasi politik, CIA membantu menyusun taktik di balik layar dengan melakukan penelitian terhadap potensi strategis dan ekonomis di pegunungan Himalaya yang membentang di Tibet. Jika Tibet bisa lepas dari China, AS akan menjadi negara yang mudah mengarahkan Tibet, terutama memakai Dalai Lama dan para aristokrat di sana untuk membuka kekayaan alam Tibet kepada modalnya. 
Tampaknya AS secara keras akan berusaha agar Tibet bisa menjadi bagian dari skenarionya. Para pemilik modal AS terobsesi untuk menyulap punggung Himalaya menjadi basis ekonomi dan politik demi menjaga dominasinya di kancah internasional. Semua orang akan menunggu apakah Amerika Serikat akan berhasil. Pasalnya, China bukan lagi negara lemah, tetapi merupakan kekuatan baru dari Asia yang siap menggulung dominasi kapitalisme Barat. Sehingga di sini China menolak apabila PBB yang pada dasarnya merupakan lembaga yang berhubungan sangat erat dengan AS, ikut campur dalam permasalahan ini karena ini permasalahan RRC. Tetapi, PBB melihat adanya pelanggaran HAM dalam perseteruan ini, dan pemerintah China tidak mengambil tindakan apapun, dapat diartikan bahwa pemerintah Cina tidak mampu menanganinya sehingga memaksa PBB untuk turun tangan dan menjadi permasalahan internasional.
 Selain itu seperti kita ketahui bahwa kemerdekaan Negara harus melengkapi juga dua factor, yakni factor de facto dan de yure. Karena itulah Cina maupun Dalai Lama melakukan kunjungan-kunjungan ke negara-negara lain guna mencari dukungan (pengakuan dari negara lain) .

Penyelesaian
Setelah saya mencermati gerakan rakyat yang dipimpin Dalai Lama dengan jalan perdamaian sendiri, mengindikasikan bahwa penyelesaian masalah-masalah tidak selalu dengan jalan fisik atau perang. Perang, dalam hal ini diletakkan pada pilihan terakhir di mana ketika semua jalan telah tertutup. Sebagai seorang pemimpin, Dalai Lama tentu saja berkeinginan melindungi rakyatnya dari pertumpahan darah, namun ia juga pasti menginginkan kebebasan dan penghapusan pelanggaran HAM untuk Tibet. Tapi saya lihat Dalai Lama sendiri mencoret pilihan perang dalam gerakan perlawanannya, entah pilihannya ini akan menimbulkan dampak positif pada masa depan Tibet atau malah tetap membuat status Tibet seperti sekarang ini.
Dalam skala nasional sendiri, aksi damai bisa membawa perubahan, saya ambil contoh saja People Power di Filipina yang berjalan damai dan mampu melengserkan Marcos dan Estrada. Namun tentunya dalam skala internasional tidak semudah itu. Permainan kepentingan telah menjadi milik banyak pihak, tidak hanya RRT dan Tibet sendiri. Secara tidak langsung tentu saja akan mempengaruhi banyak hal, dan ada pendapat bahwa aksi damai sulit memimbulkan perubahan besar seperti kemerdekaan, karena banyaknya pihak yang terlibat di dalamnya. Meskipun begitu, menurut saya aksi-aksi damai yang menjadi sorotan dunia internasional juga bisa menjadi senjata ampuh, di mana dunia internasional dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah RRT–meskipun tidak secara langsung, dan Cina harusnya mulai berfikir dan tidak mengabaikan sorotan dari dunia Internasional. Dan saya dapat berkesimpulan dan berpendapat bahwa untuk penyelesaian Cina dengan Tibet adalah dengan melakukan perundingan bersama, seperti ketika RRT terpaksa melakukan reformasi Pintu Terbuka–terhadap penyelesaian masalah Tibet. 













                                                                                 ANALISA 
Permasalahan
Juru Bicara PBB, Gordon Weiss mengatakan bahwa kejadian di Suthanthipuramin tersebut baru kilasan saja dari keseluruhan konflik yang tengah terjadi di Timur Laut Sri Lanka tersebut. Dikatakan Weiss, pihak PBB belum bisa merinci serangan pihak mana yang mengakibatkan terbunuhnya korban sipil. Pengumuman jumlah korban sipil yang tewas oleh PBB tersebut bersamaan dengan perayaan hari kemerdekaan Sri Lanka.
Sementar Komite Palang Merah Internasional (ICRC) mengabarkan bahwa satu-satunya rumah sakit di wilayah zona perang tersebut juga terpaksa dievakuasi. Sebabnya, sejak tiga hari sebelum evakuasi, sudah lima kali dilakukan penembakan dan pemboman terhadap rumah sakit tersebut. Sebanyak 12 orang terbunuh di rumah sakit yang terletak di daerah Puthukudiyiruppu tersebut.
Pihak Militer Sri Lanka mulai melakukan pengepungan terhadap gerilyawan Macan Tamil setelah berakhirnya gencatan senjata yang diprakarsai Norwegia. Pengepungan dilakukan di wilayah kekuasaan Macan Tamil yang terbentang seluas 300 kilometer per segi di sebagian hutan di Timur Laut Sri Lanka. Dan juga melakukan operasi pemeriksaan di Distrik Vavuniya, setelah militer berhasil menduduki Kilinochchi, ibu kota politik pemberontak Macan Tamil.

Pembahasan
Lembaga-lembaga kemanusiaan mengabarkan bahwa sebanyak 250.000 warga sipil terjebak di dalam areal yang dikuasai Macan Tamil tersebut. Namun Pemerintah Sri Lanka mengklaim bahwa jumlah penduduk yang terjebak hanya separuh dari jumlah diatas.
Pemerintah Sri Lanka beralasan bahwa mereka melancarkan operasi pengepungan ini untuk mengakhiri konflik mereka dengan Macan Tamil yang sudah menelan sekitar 70.000 korban sejak 1983. Perang saudara yang sudah berlangsung selama 30 tahun ini juga tercatat sudah menelan kerugian ekonomi sebanyak USD 32 miliar.
Dikatakan Presiden Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, saat memimpin parade militer dalam perayan kemerdekaan di ibu kota sri Lanka, Clombo, operasi ini penting untuk mengalahkan Macan Tamil. Organisasi yang disebutnya sebagai “organisasi teroris paling kuat di dunia.”

Presiden Sri Lanka Mahinda Rajapaksa telah memperingatkan pemberontak Macan Tamil agar menyerah tanpa syarat atau dibunuh. Macan Tamil harus mengizinkan warga sipil pergi dan kemudian menyerah tanpa syarat. Rajapaksa juga menegaskan bahwa ia yakin dalam beberapa hari kedepan, pihak miiter Sri Lanka akan berhasil mengalahkan milisi Macan Tamil. Di lain pihak, Pemerintah AS dan Kerajaan Inggris mendesak baik pemerintah Sri Lanka maupun pemberontak Macan Tamil untuk mengadakan gencatan senjata sementara. Dalam pertemuan antara Menteri Luar Negeri AS, Hillary Clinton, dan Menteri Luar Negeri Inggris David Millband, kedua negarawan tersebut mengeluarkan pernyataan bersama yang mengatakan bahwa gencatan senjata sementara tersebut perlu demi keselamatan warga sipil yang terjebak di area konflik.
Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, dan Norwegia juga mendesak pemberontak Macan Tamil untuk mempertimbangkan menyerah guna menghindari jatuhnya lebih banyak korban.
Sejumlah analis mengatakan bahwa Macan Tamil kini mendekati kekalahan dan Rajapaksa menyatakan perang darat akan berakhir dalam beberapa hari lagi.
Militer telah mencapai serangkaian kemenangan, termasuk merebut kembali Kilinochchi, yang diklaim Macan Pembebasan Tamil Eelam (LTTE) sebagai ibukota mereka, dan mengusir pemberontak tersebut dari Semenanjung Jaffna.
Sejak pemerintah Sri Lanka pada Januari tahun lalu menarik diri dari gencatan senjata sponsoran Norwegia, pasukan keamanan meningkatkan upaya-upaya untuk menguasai lagi wilayah utara yang masih dikuasai Macan Tamil.

Penyelesaian
Menurut saya, di mana pun di dunia ini, perang gerilya tidak dapat diselesaikan hanya dalam waktu satu atau dua tahun. Seperti Konflik Macan Tamil di Sri Lanka dengan menghadapi sebuah kelompok bersenjata yang bergerak secara gerilya.
Menurut saya upaya menyelesaikan masalah ini, bias dengan mencontoh konflik di Aceh-GAM yang dapat diselesaikan dengan pemenuhan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat Aceh dalam berbagai bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya oleh pemerintah karena pada dasarnya permasalahan pokoknya adalah rasa ketidakadilan yang telah lama dialami masyarakat Tamil.





                                                                   ANALISA 
Permasalahan
 Serangan kembali dilakukan oleh kelompok bersenjata Taliban dengan menghancurkan stok logistic NATO. Sekitar 50 peti kemas yang berisi 160 kendaraan militer. Serangan logistic NATO ini bukan kali pertamanya dilakukan oleh kelompok bersenjata Taliban. Karena sebagian besar logistic bagi pasukan keamanan asing yang bertugas di Afganistan, yang dikirimkan oleh AS dalam invasinya, yaitu AS yang meminta bantuan dari pasukan NATO. Saat ini, ada sekitar 33.000 pasukan AS dan 40.000 ribu pasukan NATO yang dikerahkan ke Afghanistan. Untuk pengirimiman logisticnya ke Afganistan harus melalui Pakistan, yang berarti harus melewati rute Khyber Pass. Yang tentunya rute tersebut sangat penting untuk NATO dan AS. Serangan yang sering terjadi selama beberapa hari ini menunjukkan bahwa rute ini rentan terhadap serangan pasukan Taliban.
 Pemimpin Taliban juga mengatakan bahwa kelompoknya akan semakin sengit menlawan pasukan asing atau akan ada banyak konflik senjata.
Sehingga Presiden Afghanistan Hamid Karzai meminta Arab Saudi untuk menjadi mediator negosiasi antara pemerintah Afghanistan dan Taliban serta menyerukan pimpinan Taliban Mullah Omar agar membuka diri bagi perdamaian di Afghanistan. 
Sementara itu, menurut agen-agen intelejen dan sumber-sumber yang dekat dengan pemerintah Afghanistan, sikap Taliban terpecah dua terkait tawaran damai dengan pemerintahan Hamid Karzai yang didukung AS.
Tapi seorang juru bicara Taliban, Maulvi Zabihullah mengatakan bahwa Taliban tidak tertarik untuk melakukan negosiasi atau kesepakatan dengan AS atau agen-agennya di Afghanistan. "Taliban tetap bersatu dibawah kepemimpinan Mullah Umar Muhammad dan akan tetap akan meneruskan perjuangan untuk melawan para agresor asing dan agen-agen lokalnya," tegas Zabihullah.
Bulan September lalu, sejumlah mantan pejabat Taliban termasuk menteri luar negeri Maulvi Wakil Ahmad Mutawakkil dan utusan Taliban untuk Pakistan Mullah Abdul Salam Saeef, sudah menggelar pertemuan dengan perwakilan dari pemerintahan Afghanistan di kota Makkah, Saudi Arabi yang menjadi mediator perdamaian antara keduabelah pihak. "Kami tahu, mereka bertemu dengan perwakilan pemerintah Afghanistan di istana Raja Saudi di Makkah. Tapi mereka tidak diberi mandat untuk bernegosiasi dengan mereka," kata Zabihullah seraya mengatakan bahwa para mantan pejabat Taliban yang hadir dalam acara itu, saat ini tidak punya kewenangan lagi untuk ikut menentukan kebijakan Taliban. "Kami menghormati mereka. Namun kami tidak ada kaitannya dengan pertemuan mereka atau pembicaraan dengan orang-orang Karzai," tambah Zabihullah.
Sumber-sumber Taliban lainnya mengatakan, Mutawakkil dan mereka yang hadir dalam pertemuan di Makkah adalah tokoh-tokoh yang oleh pejabat dan media AS disebut sebagai tokoh "Taliban yang moderat" dan sudah tidak dipercaya lagi oleh Mullah Umar.
Lebih lanjut Zabihullah mengatakan, Taliban menghormati upaya yang dilakukan Raja Saudi, Raja Abdullah untuk memediasi perdamaian. "Tapi fakta yang terjadi di Afghanistan sangat jauh berbeda. Banyak yang menentang negosiasi dengan AS karena kebrutalan yang telah dilakukan AS terhadap rakyat sipil Afghanistan," tukasnya. Zabihullah juga menegaskan bahwa Taliban sudah makin kuat dan tidak butuh negosiasi dengan AS atau para agen-agennya. "Pasukan penjajah mengalami kekalahan setiap hari. Kesepakatan dan negosiasi hanya akan memperkuat pasukan asing dan akan membahayakan gerakan pembebasan. Apapun itu, pasukan AS harus meninggalkan Afghanistan," tandas Zabihullah.

Pembahasan
Setelah AS memporakporandakan Afghanistan lewat invasinya selama tujuh tahun dan setelah tahu bahwa pasukan koalisinya tidak mampu menghadapi Taliban, negara Paman Sam yang sedang diambang kehancuran ekonominya itu mulai "cari selamat" untuk mengakhiri konfliknya di Afghanistan dengan menyatakan siap berekonsiliasi dengan Taliban.  
Berbicara usai pembahasan perang di Afghanistan dengan anggota pasukan NATO di Budapest, Menhan AS Robert Gates mengatakan bahwa negara AS pada "akhirnya" siap berekonsiliasi dengan Taliban untuk mengakhiri konflik di Afghanistan. Setiap kesepakatan dengan Taliban harus berdasarkan pada tuntutan pemerintah Afghanistan dan Taliban harus mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan pemerintahan Afghanistan yang saat ini dipimpin oleh Presiden Hamid Karzai, presiden Afghanistan boneka AS. 
Meski demikian, Gates menyatakan tetap menolak untuk bernegosiasi dengan kelompok al-Qaeda di Afghanistan dan hanya bersedia berbicara dengan Taliban. Padahal AS melakukan invasi ke Afghanistan dengan alasan mencari pimpinan al-Qaeda Usamah bin Ladin setelah peristiwa 911 tujuh tahun silam. Invasi kemudian berkembang menjadi penjajahan AS di Aghanistan setelah berhasil menumbangkan pemerintahan Taliban yang berkuasa di Afghanistan ketika itu. Dalam invasinya, AS meminta bantuan dari pasukan NATO. Saat ini, ada sekitar 33.000 pasukan AS dan 40.000 ribu pasukan NATO yang dikerahkan ke Afghanistan.
Gates menyatakan kesediaan AS bernegosiasi dengan Taliban setelah intelejen AS National Intelligence Estimate (NIE) kembali mengeluarkan draft laporannya yang kontroversial. Laporan tersebut menyatakan bahwa situasi di Afghanistan saat ini menjadi situasi terburuk bagi pasukan koalisi AS sejak invasi mereka tahun 2001 dan sedang meluncur ke arah kekerasan dan kekacauan.
Sebelum NIE mengeluarkan draft laporannya, Komandan Pasukan Inggris di Afghanistan Brigadir Mark Carleton-Smith menyatakan bahwa perang di Afghanistan tidak bisa dimenangkan jika tetap dilakukan dengan cara militer dan sudah saatnya dilakukan negosiasi dengan Taliban. Pernyataan Smith diamini oleh sejumlah komandan pasukan dan diplomat NATO yang menilai perlunya melakukan negosiasi dengan Taliban untuk mengakhiri konflik di Afghanistan.
Dan yang sangat aneh, para penjajah di Afghanistan(AS) sekarang membuat seolah-olah yang bertikai adalah pemerintah Afghanistan dan Taliban, padahal saya lihat bukankah kehadiran mereka yang telah menghancurkan sendi-sendi kehidupan di Afghanistan lewat invasinya, apapun latar belakangnya, pertempuran AS-Afganistan adalah penghancuran kehidupan manusia yang dirancang secara matang. Dalam kasus ini, AS bisa dibilang melakukan genocide.

Penyelesaian
Taliban memang memicu kontroversi di dunia internasional. AS dan Sekutunya menolak tegas perundingan dengan Taliban untuk membebaskan beberapa sandera. Alasannya klasik: jika memberikan ”ruang perundingan” dengan para penyandera, Taliban akan merasa besar dan mempunyai kekuatan politik. Mereka bisa memaksa Barat berunding dengannya. Alasan AS yang tak mau berunding dengan Taliban ini jelas tidak akan memecahkan masalah.
Dalam usaha penyelesaian ini saya rasa ada hal-hal yang sudah seharusnya dilakukan yaitu dengan berusaha mendorong proses perdamaian di negara ini dengan cara-cara diplomasi multilateral, bukan dengan mengedepankan kekuatan militer.